Di Lanny Jaya, 9 Bulan ASN Belum Dijatah Beras


Sekda Christian Sohilait, ST. MSi (Denny/Cepos)

MAJALAHWEKO, WAMENA – Belum diterimanya jatah beras bagi ASN selama 9 bulan, membuat Pemda Lanny Jaya mulai gerah dan mempertanyakan masalah ini kepada penyalur beras, yakni PD Irian Bakti.  Sekretaris Daerah Lanny Jaya Christian Sohilait menegaskan jika Beras yang diperuntukkan untuk ASN di Lanny Jaya belum disalurkan sejak September 2018 hingga saat ini.  Read more ›

Tagged with: , , ,
Ditulis dalam Berita, Daerah

Pengacara Veronica Koman telah disebut sebagai Pengkhianat


Pengacara Veronica Koman telah disebut sebagai pengkhianat dan menghadapi ancaman pembunuhan sebagai bagian dari perjuangan hukumnya untuk menuntut pertanggungjawaban polisi Indonesia. Ia membela rakyat Papua atas penindasan yang diklaimnya pengambilalihan ilegal oleh polisi. Penggugatan semacam ini sama sekali belum pernah terjadi sebelumnya.

Oleh: Helen Davidson (The Guardian)

Foto bersama Veronika Koman

MAJALAHWEKO, – Seorang pengacara hak asasi manusia Indonesia termasuk di antara sekelompok orang yang menuntut polisi Indonesia ke pengadilan atas nama semua warga Papua Barat dalam kasus perdata yang belum pernah terjadi sebelumnya atas apa yang diklaimnya sebagai pengambilalihan markas kelompok aktivis secara ilegal.

Veronica Koman adalah bagian dari koalisi hukum yang membawa gugatan perdata yang baru pertama kali ini diajukan. Meskipun berfokus pada satu insiden tertentu, gugatan tersebut dipandang sebagai kasus penting dalam perjuangan kemerdekaan Papua Barat dari Indonesia.

Kasus tersebut, di mana Veronica Koman menuntut polisi untuk ganti rugi lebih dari US$100.000 atas serangan mereka terhadap markas kelompok aktivis pada Malam Tahun Baru 2019, telah didanai oleh biaya pribadi.

Veronica Koman, yang berbasis di Jakarta tetapi melakukan perjalanan ke Papua Barat untuk mewakili mereka yang dituduh melakukan kejahatan yang berkaitan dengan separatisme, mengatakan kepada The Guardian bahwa pekerjaannya telah menimbulkan kekerasan dan ancaman kematian terhadap dirinya.

Pada aksi masa bulan Desember 2018, Veronica Koman dan rekan-rekannya dilempari batu oleh sesame warga Indonesia. Veronica juga menjadi sasaran khusus protes anti-separatis, yang membuatnya terpaksa harus bersembunyi.

“Itu sangat kasar. Orang-orang meneriaki saya: ‘Anda pengkhianat, Anda mendanai gerakan separatisme ini’,” kenangnya.

Veronica Koman mengatakan bahwa dia dulu “sangat nasionalis” ketika dia masih bekerja sebagai petugas bantuan hukum di Jakarta. Tetapi ketika dia mengetahui tentang penembakan yang menewaskan empat anak sekolah oleh pihak berwenang Indonesia bulan Desember 2014, dia terlibat dalam demonstrasi publik dan bertemu dengan para aktivis kemerdekaan Papua Barat.

“Suatu kali saya mendengar tentang kasus pembunuhan tahun 2014, saya lalu mulai belajar lebih banyak tentang Papua Barat dan itu benar-benar membuka mata saya.

Itulah misi saya sekarang, untuk mengungkapkan apa yang terjadi di Papua Barat. Saya mempelajari keberanian dan ketahanan dari orang-orang Papua Barat. Itu benar-benar mengubah hidup saya, bagaimana saya memandangnya, dan bagaimana saya menyaksikan perlawanan.”

Veronica Koman dan para pengacara lokal Papua Barat lainnya mewakili sebuah kelompok aktivis yang disebut Komite Nasional Papua Barat (KNPB) dalam tuntutan hukum terhadap kepolisian Papua Indonesia cabang Mimika atas serangan Malam Tahun Baru 2019.

“Ratusan polisi dan militer yang bersenjata lengkap datang pada pukul 6 pagi,” kata Veronica Koman tentang serangan itu.

Dia juga mewakili orang-orang yang didakwa melakukan pelanggaran makar dan menuduh beberapa orang terluka parah dan menunjukkan tanda-tanda “penggunaan kekuatan berlebihan” oleh polisi.

Veronica Koman mengatakan bahwa KNPB telah menjadi “pusat” bagi masyarakat setempat, menjalankan program sosial, pertemuan ibadah, dan menengahi perselisihan suku.

“Mereka tidur di kantor pusat, isinya bukan hanya orang-orang yang mendiskusikan kemerdekaan setiap saat.”

Kepolisian daerah Papua mengatakan bahwa mereka berupaya mengambil alih gedung itu sebagai pos keamanan bersama dengan militer. Mereka mengaku memiliki hak untuk mengambil alih bangunan itu karena itu milik pemerintah daerah, yang telah memberikannya kepada masyarakat setempat. Pihak berwenang juga mengatakan bahwa tanah itu milik Freeport, perusahaan pengelola tambang emas dan tembaga Grasberg.

 

Editor: Admin MW.

Tagged with: , ,
Ditulis dalam Artikel dan Opini

ASN Lanny Jaya Diminta Menetap di Tiom


MAJALAHWEKO, JAYAPURA  -Pemerintah- Kabupaten Lanny Jaya diharapkan dapat  meningkatkan pertumbuhan ekonomi pasar bagi pedagang asli mama – mama Papua dengan mengarahkan ASN-nya untuk menetap di Tiom.

Menurut Ketua Kamar Adat Pengusaha Papua (KAPP) Fredi G Tabuni, kondisi  pedagang di Pasar Lanny Jaya saat ini,  mama – mama   bangun pagi untuk  ke kebun dan  pergi berjualan hasil kebun ke pasar. Sampai di pasar duduk di bawah di terik matahari menjaga jualan dengan penuh harapan jualannya laris, tapi tidak terjual.

“Pasar sepi, pembeli pun tidak datang hingga matahari terbenam, padahal  mereka berharap  jika dagangan terjual dapat pulang dengan membeli kebutuhan rumah tangga seperti minyak, garam, vetsin dan kebutuhan dapur lainnya,” ungkapnya.

Untuk itu, ia meminta agar para ASN dan masyarakat lainnya dapat membeli sayur mama – mama di Pasar. “Anak – anak negeri, dimanakah mata hatimu? Cobalah luangkan waktumu sebentar dan singgah melihat mama-mama kita yang sedang duduk berjualan di pasar Tiom,” katanya.

Untuk itu Fredi meminta kepada seluruh Aparatur Sipil Negara di Lanny Jaya  agar dapat menetap di Lanny Jaya dan memberikan pemasukan dengan membeli hasil jualan mama di pasar.

“Saya berpesan kepada semua yang bekerja di lingkungan Pemerintahan Lanny Jaya bahwa tak ada fasilitas umum berupa rumah, air, listrik yang disediakan oleh Pemerintah Daerah, tapi itu bu kan alasan untuk istri anak tidak menetap tinggal di Tiom dan sekitarnya. Tapi sudah cukup ada gaji dan insentif untuk membangun rumah tinggal keluarga mari kita bangun pasar ekonomi mama- mama kita,” ujarnya. (oel/tri)

Tagged with: , , , ,
Ditulis dalam Berita, Daerah, Ekonomi dan Bisnis, Gaya Hidup

Ribuan Miras Ilegal Berbagai Merk Dimusnahkan Polda Papua Barat


MAJALAHWEKO, SORONG – Kapolda Papua Barat Brigjen Pol Herry Rudolf Nahak memimpin pemusnahan 1.120 botol minuman keras (miras), di Mako Ditpolairud Polda Papua Barat, Kota Sorong, Senin (27/5/2019).

Read more ›

Tagged with: , ,
Ditulis dalam Berita, Nasional dan Internasional

Honorer K2 di Papua akan diangkat sebagai CASN tanpa tes


MAJALAHWEKO, JAYAPURA –   Anggota komisi bidang pemerintah, politik, hukum dan HAM Dewan Perwakilan Rakyat Papua, Yonas Nusy menyatakan 12.400 lebih pegawai honorer kategori dua atau K2 di Papua akan diangkat menjadi Calon Aparatur Sipil Negera tanpa melalui tes. Hal itu dinyatkaan Nusy saat bertemu dengan para pegawai honorer Kabupaten Jayapura di Sentani, Papua, Kamis (23/5/2019).

Nusy menyatakan keputusan mengangkat pegawai honorer K2 menjadi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) tanpa tes itu disepakati rapat Staf Khusus Presiden dengan perwakilan pegawai honorer dari Papua, perwakilan Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP), dan perwakilan Majelis Rakyat Papua.

Rapat yang digelar 10 Mei 2019 di Kantor Sekretariat Negara di Jakarta itu juga dihadiri perwakilan Direktorat Jenderal SDM Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi dan Birokrasi (Kemenpan RB).

“Apakah pengangkatannya bertahap atau seperti apa, itu nanti dipikirkan,” kata Yonas Nusy.

Menurut Nusy, pengangkatan pegawai honorer K2 di Papua menjadi CASN itu harus didahului proses verifikasi dokumen honorer oleh Pemerintah Provinsi Papua dan pemerintah kabupaten/kota yang ada di Papua. Sebelum proses verifikasi dimulai, akan didirikan Kantor Sekretariat Bersama Honorer Papua.

“Kami telah sepakat membuka kantor Sekretariat Bersama Honorer Papua di Kota Jayapura. Kemungkinan pertengahan Juni tahun ini, verifikasi dokumen honorer K2 di Papua sudah rampung dan diserahkan ke Kemenpan RB. Kami harap sebelum pelantikan presiden, SK pegawai honorer K2 sudah diterbitkan,” ujarnya.

Nusy menegaskan pihaknya bersama Panitia Khusus Afirmasi MRP akan terlibat verifikasi tersebut. Keterlibatan DPRP dan MRP dalam proses verifikasi itu untuk memastikan tidak ada data pegawai honorer K2 yang terlewatkan, khususnya bagi para pegawai honorer K2 yang telah lama mengabdi di pedalaman.

Nusy juga menyatakan pihaknya ingin memastikan kesempatan pengangkatan pegawai honorer K2 tanpa tes itu tidak dijadikan ajang untuk meloloskan “pegawai siluman” agar menjadi CASN.

Dalam rapat di Jakarta pada 10 Mei lalu, Nusy meminta pemerintah untuk memikirkan nasib pegawai honorer yang tidak termasuk kategori K2. “Di Papua bukan hanya ada honorer K2. Ada honorer umum yang juga mesti dipikirkan, karena siapa pun (honorer) yang melaksanakan tugas dan digaji dengan uang negara, wajib diangkat menjadi ASN,” ucapnya.

Ia juga mengkritik kebijakan Kemenpan RB yang menerapkan sistem pendaftaran daring (online) dalam pendaftaran CASN di Papua. Kemenpan RB dinilai tidak melaksanakan kesepakatan antara Presiden Jokowi, gubernur Papua, Ketua MRP, Ketua DPRP dan bupati/wali kota se-Papua di Istana Negara yang menyepakati sistem pendaftaran CASN dilakukan secara luring (offline) karena keterbatasan infrastruktur internet di Papua.

“Dalam Bab penutup UU ASN Nomor 5 tahun 2014 pasal 132 disebutkan UU ini berlaku di seluruh Indonesia terkecuali wilayah perbatasan, wilayah konflik dan wilayah Otsus. Papua masuk ketegori wilayah khusus. Menpan RB melakukan pelanggaran UU karena memaksakan penerimaan CPNS secara online,” kata Nusy.

Ketua Forum Honorer Kabupaten Jayapura, Yosep Ondi meminta para honorer ikut mengawal ketika dilakukan verifikasi data honorer K2 yang akan diserahkan ke Kemnpan RB. “Tim tidak dapat bekerja sendiri. Bapak dan ibu yang bertugas di berbagai instansi hingga ke kampung-kampung, tentu tahu siapa saja honorer yang ada di situ dan sudah berapa lama,” kata Yosep Ondi. (*)

Editor: Aryo Wisanggeni G

Sumber: jubi

Tagged with: , , ,
Ditulis dalam Berita, Nasional dan Internasional, Tanah Papua
%d blogger menyukai ini: