Pemerintah Pusat dan Papua Segera Mengirim Tim Investigasi untuk Selamatkan Warga di Nduga


MAJALAHWEKO, – Apapun alasannya pemicu persoalan di kabupaten nduga adalah realisasi proyek stategis nasional berupa pembangunan jalan trans papua di wilayah nduga. 

Gubernur Papua sudah menyatakan secara terbuka perihal penender proyek tersebut adalah TNI. Dengan demikian sudah jelas siapa subjek yang diuntungkan atas proyek strategis nasional yang berujung kontak senjata antara TNI/POLRI VS TPN PB.

Berdasarkan pemberitaan dari konflik bersenjata itu telah merengut hak hidup, hak atas rasa aman, hak atas kesehatan, hak pendidikan dan hak anak. Selain itu, melalui fakta konflik senjata yang tidak mengunakan Konvensi Jenewa 1949 sebagai acuannya juga telah melahirkan kejahatan perang dari kedua pihak yang berkonflik.

Melalui rentetan pelanggaran HAM diatas perlu dipikirkan langkah kongkrit untuk menyelamatkan HAM dari kondisi diatas. Dalam rangka itu sepantasnya rencana pembentukan dan peluncuran TIM INVESTIGASI KE NDUGA yang direncanakan Gubernur Papua, ketua DPRP dan ketua MRP pada bulan desember 2018 wajib direalisasikan karena melaluinya publik papua, indonesia dan internasional akan mendapatkan laporan yang objektif dan melaluinya dapat mencari jalan keluar yang bermartabat.

Sudah cukup publik mendengar ada ibu dan bayi yang meninggal dibelantara nduga karena tidak ada tenaga medis. Sudah cukup publik mendengar ada balita yang meninggal karena kekurangan gizi di belantara nduga.

Sudah cukup publik mendengar ada anak usia sekolah yang tidak sekolah karena kondisi nduga yang tidak kunjung aman. Sudah cukup publik mendengar ada pendeta yang hilang tanpa diketahui rimbahnya. Sudah cukup publik mendengar ada TNI/POLRI atau TPN PB yang mati diberondong amunisi.

Semua fakta pahit diatas wajib dipertanggungjawabkan oleh pemerintah pusat dan propinsi papua karena UUD 1945 telah berikan mandat kepada pemerintah pusat dan pemerintah papua untuk melindungi, menghargai, menghormati, dan menegakan HAM.

Dengan demikian tidak ada alasan bagi pemerintah pusat dan pemerintah propinsi papua untuk saling melempar tanggungjawab justru kedua pemerintah yang wajib bertanggungjawab atas bencana pelanggaran HAM dalam kasus nduga.

Dalam rangka menyelamatkan HAM di Nduga maka mari bersatu dalam satu seruan kepada dunia, pemerintah indonesia dan pemerintah papua untuk bersatu membangun hak atas rasa aman bagi masyarakat sipil nduga. Sudah cukup kemanusiaan tersandra. Jangan lagi ada air mata duka dan derita di kabupaten nduga.

Untuk itu ditegaskan kepada pemerintah pusat dan pemerintah papua segerah bentuk TIM INVESTIGASI dan diterjunkan ke nduga untuk menyelamatkan manusia dari bencana pelanggaran HAM.

Editor: Admin/MW.

Perihal

"Bermimpi boleh saja. Tapi, jangan lupa untuk bangun dan kejar mimpi itu"

Tagged with: , , ,
Ditulis dalam Artikel dan Opini, Peristiwa, Polhukham

Dilarang keras Komentar yang berbau SARA, Pornografi, Pelecehan dan Kekerasan. Orang Pintar Pasti Komentar Yang Berkualitas.

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogger menyukai ini: