KPK Bukan Penguasa Tunggal


Oleh: Paskalis kossay

Kantor KPK (Foto: Ilst)

MAJALAHWEKO, JAYAPURA – Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) tidak satu – satunya Institusi penegak hukum di Indonesia. Dalam urusan penegakan hukum masih ada institusi Kejaksaan dan Kepolisian Negara. KPK diberi kewenangan khusus oleh undang – undang untuk menangani kasus hukum yang berkaitan tindak pidana korupsi keuangan negara. 
Akhir – akhir ini keberadaan KPK mulai ditakuti oleh para pihak yang terlibat dalam perkara tindak pidana korupsi uang negara. Terutama para penyelenggara negara tingkat pusat maupun daerah mulai merasa ketakutan terhadap kehadiran KPK ditengah suasana kerja sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. 

Kehadiran KPK menjadi momok yang menakutkan bagi penyelenggara negara , oleh karena belakangan ini banyak pejabat negara yang terjaring operasi tangkap tangan ( OTT ) KPK dalam kasus korupsi uang negara. Karena itu KPK semakin percaya diri meningkatkan perannya menggelar operasi senyap ketitik wilayah rawan korupsi maupun pengawasan ke titik wilayah aman sebagai upaya pencegahan tindak pidana korupsi. 

Langkah itu sudah tepat sesuai perintah undang – undang. Namun sangat disayangkan , ketika fungsi dan tugas KPK itu disalah gunakan sebagai satu – satunya Institusi penegak hukum di Republik ini. Kasus dua oknum anggota KPK VS Pemprov Papua pada 2 Pebruari 2019 di hotel Borobudur Jakarta merupakan sebuah indikasi kuat KPK sedang menunjukan ego kekuasaan yang tak terbatas. Oleh karena itu muncul implikasi buruk dimana kedua oknum anggota KPK tersebut dipermalukan diruang publik oleh para pejabat pemprov papua. Kasus itupun berlanjut pada proses hukum. 

Yang sangat disayangkan adalah dampak dari kasus tersebut diflow up oleh KPK seolah – oleh skenario jebakan operasi tangkap tangan ( OTT ). Membentuk opini publik sedemikian rupa situasi malam itu ( 2/2/2019 ) seperti digagalkan dari operasi tangkap tangan tindak pidana korupsi. Padahal kelalaian dari kedua oknum KPK yang menjalankan tugasnya tidak sesuai protap ( tidak profesional ). Sebagai utusan resmi KPK mestinya menghindari pekerjaan amatiran, memfoto orang tanpa seijin penanggung jawab pertemuan pemprov papua dengan pejabat Kemendagri malam itu. 

Tindakan mengambil foto tanpa seijin penanggung jawab acara / pertemuan tersebut menunjukan KPK sedang menunjukan ego kekuasaan dihadapan para pejabat negara peserta pertemuan malam itu.

Mestinya kedua oknum anggota KPK tidak perlu menunjukan IDENTITAS diri didepan para pejabat . Cukup bekerja secara profesional dengan menggunakan sistem kerja yang dimilikinya. Selama ini semua orang mengakui sistem kerja KPK yang menjebak para koruptor terjaring dalam operasi tangkap tangan. Tetapi kali ini giliran dengan pemprov papua , sepertinya KPK kecolongan. Karena itu KPK seperti merasa terpukul dan kebakaran jenggot , kemudian menyikapi kasus ini dalam keadaan kepanikan. Hal ini terlihat dari pernyataan juru bicara KPK, dimana dikatakan, sangat menyesal karena aparat penegak hukum dianiaya oleh pejabat daerah. Bukan hanya itu , malah dijastivikasi kalau kedua oknum anggota KPK tersebut mengalami luka parah , hidung patah, dan lain – lain. 

Apa dibalik pernyataan dramatis seorang jubir KPK itu? Dihubungkan dengan fakta kejadian kasus pada malam itu , sepertinya jauh berbeda. Namun pernyataan jubir KPK itu sepertinya sedang menggiring kasus itu ke ranah tindak pidana korupsi. 

Ada gambaran yang memperlihatkan , kasus ini didramatisir menjadi pintu masuk untuk menyentuh kasus korupsi lain yang sudah lama diincar oleh KPK. Maka para pejabat komisioner KPK mulai mengomentari sejumlah kasus korupsi yang sudah dan sedang ditangani KPK dari wilayah papua dan papua barat. 
Hal ini bisa kita pahami, KPK sedang menggiring persepsi dan merebut kepercayaan publik dari papua atas keberanian memberantas kasus korupsi dari papua. Dibalik itu ada skenario khusus untuk ingin membongkar kasus – kasus besar tindak pidana korupsi di papua. 

Sebenarnya persepsi publik orang papua , korupsi adalah musuh besar rakyat. Karena itu KPK mau bongkar kasus korupsi besar atau kecil hal itu tidak menjadi masalah. Rakyat papua pasti sangat mendukung. 

Akan tetapi jika kasus korupsi itu dijadikan alat politik untuk menjatuhkan kredibilitas ketokohan para pejabat di papua , maka hal itu akan berlawanan dengan kekuatan rakyat. Seperti kasus dua oknum anggota KPK dengan pemprov papua saat ini, ternyata KPK sedang membidik keterlibatan para tokoh papua. Hal ini akan berlawanan dengan rakyat . Karena tanpa ada hujan dan angin tiba – tiba KPK menerapkan tersangka seorang tokoh tertentu , pasti rakyat akan mengamuk membelah kredibilitas seorang tokohnya.

Harap KPK bekerja secara profesional tidak mendramatisasi kasus korupsi sesuai pesan politik pihak lain. Korupsi menjadi musuh bersama bangsa, ketika KPK bekerja sesuai fakta dan bukti yang benar, maka rakyat pasti akan mendukung KPK habis – habisan. Semoga .

Editor: Nuken/MW.

Perihal

"Bermimpi boleh saja. Tapi, jangan lupa untuk bangun dan kejar mimpi itu"

Tagged with: , ,
Ditulis dalam Artikel dan Opini

Dilarang keras Komentar yang berbau SARA, Pornografi, Pelecehan dan Kekerasan. Orang Pintar Pasti Komentar Yang Berkualitas.

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogger menyukai ini: