Legislator Papua: Pak Presiden, Status Nduga DOM Atau Operasi Penegakan Hukum?


MAJALAHWEKO, WAMENA – Legislator Papua, Laurenzius Kadepa Mendesak Presiden RI Joko Widodo agar segerah menjelaskan secara terbuka tentang status yang diberlakukan di Kabupaten Nduga Papua, apakah operasi penegakan hukum ataukah berstatus sebagai Daerah Operasi Militer (DOM).

“Pak Presiden harus terbuka sampaikan kepada seluruh rakyat Indonesia tentang status Nduga Papua. Aapakah hanya penegakan hukum untuk pengejaran, penangkapan setelah itu pelakunya proses hukum, atau negara sudah menetapkan Nduga dan sekitarnya sebagai status DOM sehingga opsinya operasi militer besar-besaran ??” tanya Laurenzius melalui pesan elektronik, Rabu, 16/01/19.

Warga Sipil di Distrik Yigi, Mbua dan sekitarnya di Kabupaten Nduga Papua, Sejak Awal Desember 2018 lalu hingga kini masih mengungsi. Pengungsian ini bagian dari dampak agresi militer pasca penembakan karyawan PT. Istaka karya di Nduga. Bahkan belasan warga sipil korban luka tembak dan meninggal akibat operasi yang dilakukan militer tersebut.

Oleh karenanya Laurenzius Kadepa mendesak Presiden RI agar segerah menyampikan secara terbuka tentanng apa yang terjadi di Nduga

“Meminta dengan hormat kepada bapak Presiden RI agar segera memberikan keterangan adanya : (a). Rakyat sipil korban akibat terkenanya BOM, (b).Informasi tentang hamba Tuhan di tembak lalu di bakar di samping rumahnya di Mapnduma, (c).Informasi tentang adanya penggunaan senjata terlarang (Kimia), (d). Ratusan warga sipil hingga saat ini masih mengunsi di hutan. dan lain2, pasca pengejaran pelaku penembakan terhadap beberapa kontraktor perusahan di Yigi, Nduga pada 3 Desember 2018” ungkapnya.

Legislator yang membidangi Pemerintahan, Hukum dan HAM menyatakan pada prinsipnya mendukung sikap negara dalam melakulan penegakan hukum melalui TNI/Polri, tapi tidak dengan mengorbankan rakyat sipil

“Kami merasa kesal dan prihatin dengan semua kejahatan atas nama apapun” ujarnya

Untuk itu dalam rangka mengantisipasi adanya korban baru, Pihaknya meminta kepada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, sebagai Panglima Tertinggi Negara agar segera mengambil sikap bijaksana dan terbuka menyampaikan status Nduga kepada publik Nusantara

“Kami meminta pak Presiden agar segera membuka akses jurnalis nasional , internasional dan lembaga kemanusiaan internasional yang independen masuk Papua ke Nduga” desak Kadepa

Lebih lanjut, Laurenzius Kadepa mendukung sikap Gubernur Papua, Majelis Rakyat Papua (MRP) dan DPRP, yang menyatakan aparat militer ditarik dari Nduga.

“Penarikan aparat militer dari Nduga, Menurunkan bantuan makanan dan obat2an dari pemerintah provinsi Papua ke Nduga, Membentuk tim pencari fakta ke Nduga Papua” ungkap Kadepa lagi. (Sumber: nokenwene.com)

Perihal

"Bermimpi boleh saja. Tapi, jangan lupa untuk bangun dan kejar mimpi itu"

Tagged with: , , , , , , , ,
Ditulis dalam Berita, Hukum, Nasional dan Internasional, Polhukham
2 comments on “Legislator Papua: Pak Presiden, Status Nduga DOM Atau Operasi Penegakan Hukum?

Dilarang keras Komentar yang berbau SARA, Pornografi, Pelecehan dan Kekerasan. Orang Pintar Pasti Komentar Yang Berkualitas.

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogger menyukai ini: