Surat terbuka kepada Presiden Jokowi dalam Rangka Hari Deklarasi Invasi Militer Indonesia, 19 Desember 1961-2018


Oleh: Ibrahim Peyon (Dosen Anthropologi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Cenderawasih_

Jayapura, West Papua_

 Kepada *Tuan Presiden Jokowi* _di Istana Negara._

Selamat sore dan Selamat menyambut Natal dan Tahun Baru 1 Januari 2019, Apa kabar, Tuan Presiden Jokowi,* saya harap anda selalu sehat dan walafiat dalam memimpin bangsa dan negara anda, _Republik Indonesia._

Tuan Presiden, dalam surat terbuka ini saya mengajak anda untuk diskusi secara ilmiah dan kritis tentang sejarah proses integrasi. Seperti anda tahu, tugas kami di dunia akademik adalah untuk mencari kebenaran ilmiah berbasis data dan bukti, kritis dan terbuka. Itu esensi kami di dunia akademik ini, berbeda dengan dunia politik. Dunia politik bisa digunakan segala cara untuk mengamankan posisi dan interes. Saya menulis surat ini sebagai akademik. 

Surat ini agak panjang dan saya tahu anda sebagai kepala negara memiliki kesibukan sangat tinggi. Tetapi, saya berhadap anda meluangkan waktu sedikit untuk membaca surat ini secara seksama karena surat ini mengajak anda untuk _diskusi mengenai akar masalah Papua secara kritis dan terbuka,_ karena saya selalu mendengar dalam pidato-pidato, anda selalu mengatakan _akar masalah Papua adalah kesejahtraan dan pembangunan ekonomi._

*Tuan Presiden*, waktu saya masih kecil dan remaja guru-guru kami di sekolah selalu mengajarkan kami dan mengatakan bahwa kami _bangsa Papua_ adalah bagian integral dari negara _Indonesia._ Karena itu, saya bangga dan telah mempelajari secara tekun dan terima semua itu sebagai ilmu dan kebenaran. Karena saya menganggap apa yang diajarkan guru-guru saya itu ialah benar, sesuai realita dan fakfa sejarah integrasi kami. 

Saya juga terima semua itu mentah-mentah karena takut terhadap guru-guru saya yang sering tidak adil antara kami dan _siswa migran Indonesia,_ dan apa lagi saya ini hanya sebagai anak seorang petani dari kampung. Tetapi, dalam hati saya selalu bertanya _apakah benar sejarah yang diajarkan guru-guru di sekolah itu?_ 

_Mengapa kami berbeda secara fisik dan budaya dengan orang Indonesia lain?_ 

_Mengapa kami diperlakukan berbeda dengan anak-anak Indonesia di sekolah kami?_ 

_Mengapa teman-teman sekolah Indonesia melihat kami jijik, benci, diskriminatif dan dicap dengan berbagai stigma?_ 

_Mengapa guru-guru ini tidak mengajarkan kami secara terbuka mengenai sejarah proses integrasi kami ke dalam Indonesia?_

*Tuan Presiden Jokowi*, sejak saya kecil sampai sudah dewasa ini selalu mendengar pidato-pidato dan pernyataan  _’pemerintah Indonesia,_ termasuk pidato anda. Kalian selalu mengatakan bahwa kami _bangsa Papua_ bagian integral dari _bangsa Indonesia_ dan _Papua_ tidak bisa terpisahkan dari __negara Indonesia,_ karena _Papua_ telah kembali ke _pangkuan Ibu pertiwi_ melalui proses Pepera yang benar, valid dan sesuai mekanisme internasional diakui _Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB)._ 

Tetapi *Tuan Presiden*, kalian tidak menjelaskan kepada kami secara terbuka bagaimana sejarah proses integrasi itu terjadi. *Sepertinya kalian telah menyembunyikan sesuatu kepada kami _bangsa Papua dan publik Indonesia_ selama ini.* 

*Tuan Presiden Jokowi*, saya juga sering mengikuti komentar dan pernyataan-penyataan para profesor, akademisi dan intelektual _Indonesia,_ bahwa sejarah integrasi _Papua_ itu dengan proses yang benar, valid dan sesuai mekanisme internasional. 

Beberapa waktu lalu saya juga membaca komentar dari dua orang profesor dari _Universitas Indonesia,_ salah satu seorang sosiolog dan yang lain seorang ahli hukum internasional, mereka mengatakan proses integrasi _Papua_ ke _Indonesia_ sesuai dengan mekanisme internasional dan proses itu sudah diakui dan disahkan sesuai hukum internasional

Dalam bulan ini telah terjadi serangan _Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB)_ terhadap para pekerja jembatan dan tentara _Indonesia_ di _Kabupaten Nduga,_ di mana kami semua tahu, *Tuan Presiden Jokowi* sendiri mengatakan _proyek pembangunan ruas jalan Nduga-Habema itu dikerjakan oleh Tentara Nasional Indonesia._ Karena itu _TPNPB_ anggap para pekerja jembatan itu ialah _anggota TNI atau intelijen._ 

Karena di _Papua_ itu banyak anggota tentara dan polisi menjamar sebagai warga sipil, maka mereka diserang dan dibunuh 19 orang itu. Peristiwa ini telah menjadi heboh publik _Indonesia_ dan internasional. Apalagi _media-media Indonesia_ telah membangun propaganda dan hoax secara masif dengan mengatakan jumlah korban 31 orang. 

*Tuan Presiden, anda dan wakil anda _Yusuf Kala_ telah mengeluarkan operasi militer besar-besaran di _Nduga Papua._*

Setelah anda keluarkan perintah dan semua pejabat publik _Indonesia_ juga mengeluarkan hal yang sama untuk dilakukan _Operasi Militer di tanah Papua,_ mulai dari para kabinet anda, ketua Dewan, pejabat militer dan purnawirawan sampai para pengamat di _Indonesia._ 

*Di berbagai _media-media Indonesia_ diwarnai komentar-komentar rasis, diskriminasi, stigma dan ancaman pembunuhan dan pemusnahan secara masal yang serius terhadap orang asli Papua.* 

 *Tuan Presiden Jokowi*, setalah melihat semua realita ini maka pidato anda dan para presiden sebelumnya yang mengatakan _bangsa Papua ialah satu bangsa dengan Indonesia,_ telah menjadi pertanyaan besar bagi kami. *Karena watak dan karakter kalian menunjukkan bahwa kami bangsa Papua adalah bukan bagian dari Indonesia.* 

Mengapa demikian? Apakah *Tuan Presiden Jokowi* masih ingat janji anda pada tahun 2014 di Jayapura? Anda mengatakan bahwa kami bangsa Papua adalah saudaramu dan anda akan menyelesaikan masalah HAM di tanah _Papua_ dalam waktu dekat. 

*Tuan Presiden*, menteri anda tuan _Luhut Binsar Panjaitan_ juga berjanji di hadapan _para pemimpin Gereja-gereja kami di Kantor Sinode GKI di Tanah Papua_ bahwa dalam waktu dekat pemerintah _Jokowi_ akan menyelesaikan masalah pelanggaran HAM di _Papua Barat._

Tetapi *Tuan Presiden*, anda dan _Luhut Binsar Panjaitan,_ menteri anda itu telah membohongi kami _bangsa Papua,_ lalu menunjukkan sikap yang sebaliknya bahwa anda mengeluarkan perintah Operasi Militer di _kabupaten Nduga_ untuk membalas kematian 19 orang pekerja itu. 

Apakah dengan cara membalas kekerasan itu dapat menyelesaikan akar masalah _Papua_?  *Tuan Presiden Jokowi*, anda mungkin dengar nama _Theys Hiyo Eluay, Musa Mako Tabuni, Yawan Wayeni, Marthinus Yuhame, Hubertus Mabel, jenderal Kelik Kwalik,_ bersama _500.000 orang Papua_ yang dibunuh oleh militer dan polisi _Indonesia_? 

*Tuan Presiden Jokowi* dan para pejabat negara _Indonesia,_ mengapa kalian semua diam ketika _500.000 Papua_ dibunuh oleh militer dan polisi kalian? *Tuan Presiden*, apakah anda juga sudah mendengar bahwa Operasi Militer yang anda perintahkan dua minggu lalu itu telah menelan korban 6 orang warga sipil ditembak mati oleh militer anda di dalam _gedung gereja di Nduga_? 

Apakah anda juga sudah mendengar bahwa tentara dan polisi atas perintah anda telah menyerang dan bombardir menghancurkan kampung-kampung masyarakat sipil dengan menggunakan empat helikopter? 

*Tuan Presiden Jokowi*, saya harap semoga anda sehat dan walafiat selalu

*Tuan Presiden*, dari semua sikap dan tindakan-tindakan tersebut, dapat mengatakan kepada kami _bangsa Papua,_ bahwa kami sebenarnya bukan bagian dari bangsa dan negara _Indonesia._ Karena kalian sudah menempatkan kami sebagai musuh negara untuk membunuh dan memusnahkan kami. 

*Sikap dan tindakan-tindakan itu mengajarkan kami bahwa kalian sebenarnya mau menguasai tanah dan kekayaan alam kami. Dengan tujuan itu, kalian sedang memusnahkan dan mencabut kami dari tanah leluhur kami sendiri.*

*Tuan Presiden*, apakah anda sudah dengar mengenai Pepera? Bagaimana proses Pepera itu dilakukan untuk mengintegrasikan kami ke dalam bangsa dan negara anda? Apakah anda juga sudah mendengar dan membaca sejarah secara jelas dan valid proses integrasi itu sampai keluar _Resolusi PBB No.2504 (XXIV) tahun 1969_ itu? 

*Tuan Presiden*, sejarah integrasi itu adalah akar masalah Papua. 

*Itulah akarnya.* 

Saya dengar, anda mengatakan akar masalah _Papua_ adalah pembangunan dan kesejahteraan ekonomi. Itu anda keliru. Itu bukan akar masalah. Bila anda belum mengetahui proses integrasi itu secara baik bertanyalah kepada beberapa Profesor Sejarah dan Ahli Hukum Internasional dari _Universitas Indonesia_ yang selalu membuat pernyataan-pernyataan di media masa itu. Tetapi saya yakin, mereka akan memberikan informasi yang salah dan tidak realistis.

*Tuan Presiden*, fakta-fakta dalam dokumen-dokumen resmi proses integrasi itu dapat membuktikan hal yang berbeda dengan proses integrasi dari versi kalian. Kalian mengatakan proses integrasi sesuai dengan hukum internasional dan _Papua Barat_ resmi menjadi bagian dari negara anda. Saya merasa penasaran dan mencurigai proses itu, kemudian saya mencari tahu kebenaran sejarah itu untuk membuktikannya. 

Saya mencari dan membaca arsip-arsip dokumen itu. Tetapi dokumen-dokukmen resmi ini menyatakan bahwa proses integrasi itu direkayasa oleh pemerintahan _Soekarno._

*Tuan Presiden Jokowi*, saya ingin menunjukan sejarah proses integrasi itu kepada anda dan pemerintahan anda dalam surat ini, bahwa _Papua Barat_ diintegrasikan melalui suatu proses rekayasa dengan cara *menculik dan mengumpulkan 1025 orang tua kami oleh militer dan kepolisian _Indonesia._* 

Negara anda tidak melaksanakan tindakan penentuan nasib sendiri yang tertulis dalam _New York Agreement 15 Agustus 1962 artikel XVIII itu._ 

Dalam resolusi untuk _Papua_ juga *tidak mengatakan* _Papua_ menjadi bagian sah dari _Negara Kesatuan Republik Indonesia._

*Tuan Presiden*, _tanggal 1 Desember 1961_ itu negara _Papua Barat_ sudah dideklarasikan secara resmi di _Holandia (Jayapura kini)_ dan bendera _Bintang Fajar_ dikibarkan dalam suasana damai dan gembira oleh rakyat dan _Tentara Nasional Papua Barat_ di seluruh _tanah Papua._ 

Dalam deklarasi itu, ditetapkan _Parlemen Papua, Tentara Nasional Papua, partai-partai politik, bendera nasional, lagu kebangsaan, lambang negara dan atribut negara-bangsa lain._ 

Dalam deklarasi ini dihadiri oleh _Pemerintah Belanda, wakil resmi Pemerintah Inggris, wakil resmi pemerintah Australia, dan Gubernur Papua New Guinea._ Kehadiran wakil-wakil pemerintah resmi itu bentuk pengakuan resmi terhadap embrio _negara Papua Barat_ yang dideklarasikan itu. 

*Tuan Presiden*, apakah anda tahu _peristiwa 19 Desember 1961 di Yogjakarta_? 

Tanggal itu Presiden Soekarno deklarasi Invasi Militer besar-besaran ke _Papua Barat_ untuk aneksasi _Negara Papua Barat_ yang baru terbentuk itu. Nama Invasi Militer itu *Tri Komando Rakyat (TRIKORA)* yang berisi tiga komando: _Mobilisasi umum;_ 

_Bubarkan Negara Papua Barat;_ dan 

_Kibarkan Merah Putih di Papua._ 

_Presiden Sukarno_ secara jelas mengatakan invasi militer ini adalah bubarkan _Negara Papua Barat_ yang sudah deklarasikan 1 Desember 1961 itu. *Itu akar masalah Papua*.  Deklarasi invasi militer itu akan diperingati hari _Rabu 19 Desember 2018 ini._ 

Invansi militer itu kemudian dipimpin oleh Soeharto dan dilakukan _invansi 1 Mei 1962_ untuk menduduki dan menjajah _bangsa Papua_ saat ini

*Tuan Presiden*, Pepera pada 1969 itu pemerintah _Indonesia_ memilih hanya 1025 orang tua kami sebagai anggota _Dewan Musyawarah Pepera (DMP)_ dan mereka diawasi secara ketat oleh militer dengan ancaman pembunuhan dan dipaksa untuk memilih bergabung dengan _Indonesia_. Sebagian dari _anggota DMP_ adalah kelompok migran seperti _orang Kei, Ambon, Sangir, Makasar, Jawa dan Cina._  *Suara rekayasa dari 1025 orang itu dapat memberikan legitimasi kepada _Pemerintah Indonesia_ untuk menduduki dan menjajah _bangsa Papua_ hingga hari ini.*

Proses penentuan suara dilakukan secara bertahan dan di ruang tertutup yang diawasi oleh militer dengan ancaman penyiksaan dan pembunuhan. Suatu proses pemungutan suara yang cacat hukum dan moral, penuh kebohongan d manipulasi. _Indonesia_ terapkan sistem musyawarah adalah cara _Indonesia_ sendiri dalam tindakan pilihan penentuan nasib sendiri itu. *Sistem musyawarah itu telah melanggar sistem referendum dalam mekanisme PBB dan hukum internasional.*

*Tuan Presiden*, pemerintah negara anda juga telah melanggar _New York Agreement 15 Agustus 1962_ yang ditanda tangani antara pemerintah _Belanda dan Indonesia di Sidang Umum PBB_ sebagai dasar proses tindakan penentuan nasib sendiri itu. Untuk anda ketahui *Tuan Presiden*, bahwa _New York Agreement pada artikel XVIII_ secara jelas menyatakan _Penentuan Nasib Sendiri_ harus dilakukan oleh semua _orang dewasa *asli* Papua._ 

Bunyi artikel sebagai berikut:

*_”Indonesia_ akan melakukan persiapan-persiapan, dengan bantuan dan partisipasi oleh _Perwakilan PBB dan staffnya,_ untuk memberikan kesempatan kepada orang-orang dari wilayah itu untuk melakukan praktik _Pemilihan Kemerdekaan_”*

*Termasuk persiapan-persiapan itu adalah:*

*a) _Konsultasi prosedur-prosedur dengan representasi dewan dan mengikuti metode-metode yang tepat untuk mengekspresikan keinginan populasi secara bebas._*  

*b) _Menentukan data yang aktual untuk praktek pemilihan bebas pada periode yang ditentukan dalam perjanjian ini._* 

*c) _Formulasi pertanyaan-pertanyaan dalam sebuah cara untuk diperbolehkan penduduk menentukan pilih an mereka,_* 

*(a) _Kemana keinginan mereka sedia untuk bergabung dengan Indonesia;_* atau 

*(b) _Kemana keinginan mereka untuk memutuskan hubungan dengan Indonesia._*  

*(c) _Dengan syarat semua orang dewasa, laki-laki dan perempuan – bukan penduduk warga negara asing, untuk terlibat secara langsung dalam tindakan penentuan nasib sendiri yang dilakukan sesuai dengan praktik internasional, di mana penduduk yang tinggal pada waktu menandatangani perjanjian ini dan pada waktu tindakan penentuan nasib sendiri, termasuk penduduk yang meninggal setelah tahun 1945 dan orang-orang yang kembali ke wilayah itu untuk menjadi penduduk setelah administrasi Nederland“._* 

*Tuan Presiden,* dalam artikel ini secara jelas diatur bahwa: 

*(1)* _Orang Papua_ diberikan hak kebebasan untuk terlibat secara langsung dalam penentuan nasib sendiri;

*(2)* Konsultasi _prosedur-prosedur dan metode-metode referendum_ secara bebas dan terbuka dengan dewan dan _tokoh-tokoh Papua_ untuk mengekspresikan keinginan penduduk secara bebas; 

*(3)* Harus didata jumlah penduduk di seluruh _Papua_ secara valid dan aktual sebelum pilihan penentuan nasib sendiri dilakukan;

*(4)* Semua _orang dewasa asli Papua, laki-laki dan perempuan,_ berpartisipasi secara langsung dalam tindakan penentuan nasib sendiri; 

*(5)* Tindakan penentuan nasib sendiri harus dilakukan sesuai dengan praktik internasional; 

*(6)* _Semua penduduk asli Papua_ yang tinggal selama menandatangani perjanjian ini dan _penduduk asli Papua_ yang kembali dari negara lain setelah _administrasi Belanda,_ *dapat berpartisipasi* dalam pilihan itu; 

*(7)* Penduduk _asli Papua_ yang telah meninggal setelah tahun 1945 juga dihitung dalam pilihan itu; 

*(8)* Kecuali penduduk, _warga negara asing yang tinggal di Papua_ *tidak berhak* berpartisipasi dalam tindakan penentuan nasib sendiri itu Artikel-artikel dalam _New York Agreement_ itu *tidak dilakukan* oleh _Indonesia_ dalam proses Pepera. 

*Dalam seluruh naskah perjanjian ini pun tidak diatur satu pasal pun mengenai proses musyawarah yang dilakukan oleh pemerintah _Indonesia_ dengan memilih anggota DMP 1025 orang itu.* 

Hal ini membuktikan *pemerintah _Indonesia_ secara sah dan meyakinkan telah melanggar perjanjian dan hukum _PBB_ dan merekayasa proses tindakan penentuan nasib sendiri itu.* Suara rekayasa itu dibawa ke _PBB_ dan dalam pembahasannya para _anggota PBB_ *tidak dapat menyetujui secara bulat karena dinilai proses pemungutan suara cacat hukum dari konstitusi PBB.*

Dalam laporan resmi _Ortiz Sanz,_ pada 7 November 1969 di hadapan _Sidang Umum PBB,_ sebagai berikut:

*1.* Sejumlah masyarakat _Irian Barat_ mengajukan petisi untuk menolak pendudukan _Indonesia_ dan menyatakan ingin merdeka; namun anggota _Dewan Musyawarah_ memilih bergabung dengan Indonesia. 

*2.* Pelaksanaan _Act of Free Choice_ dilaksanakan menurut cara _Indonesia_ melalui _Perwakilan Penduduk_ mengingat kondisi geografis dan keadaan politik yang sulit.

Mendengar laporan itu reaksi keras dari _negara-negara Afrika_ terutama _Dahomey dan Ghana_ yang mengusulkan *sidang harus ditunda sampai 19 November 1969* dan blok _negara-negara Karibia dan Afrika_ yang tergabung dalam _Blok Brazzaville_ itu *menolak tegas hasil Pepera itu karena tidak demokratis dan melanggar hukum PBB.* Mereka mengusulkan harus dilakukan _*referendum ulang tahun 1975*_ sesuai dengan _Perjanjian New York_ dan _praktik hukum internasional._

*Tetapi, suara mereka itu telah tertelan oleh suara _blok Barat untuk kepentingan perang dingin_ dan _negara-negara Arab menginginkan dukungan Indonesia dalam konflik mereka melawan Israel._* Akhirnya pemungutan suara di _Sidang Umum PBB_ menunjukkan *84 suara menyatakan setuju* _Papua Barat_ diahlikan kepada _Indonesia,_ sedangkan *30 suara memilih abstain* _dengan memperhatikan catatan Sekjen PBB tersebut._

Berdasarkan hasil itu dikeluarkan *Resolusi No 2504 (XXIV) tahun 1969*.  Isi Resolusi itu memuat dua butir berikut:

*1.* Mencatat laporan dari _Sekretaris Jenderal_ dan memahami dengan penghargaan pelaksanaan tugas oleh _Sekretaris Jenderal dan wakilnya_ yg dipercayakan kepada mereka sebagaimana tercantum di dalam persetujuan tahun 1962 antara _Indonesia_ dan _Belanda._

*2.* Menghargai setiap bantuan yang diberikan melalui _Bank Pembangunan Asia,_ melalui _lembaga-lembaga PBB_ atau melalui cara-cara lain kepada pemerintah _Indonesia_ di dalam usaha-usahanya untuk memajukan perkembangan ekonomi dan sosial di _Irian Barat._

Dilihat pada dua isi rumusan resolusi ini: 

*(a)* _PBB_ *tidak secara tegas* mengakui dan mengesahkan hasil _Pepera;_

*(b)* _PBB_ *tidak menyatakan* bahwa _Papua Barat_ telah menjadi bagian integral dari _Negara Kesatuan Republik Indonesia;_

*(c)* Dalam resolusi ini hanya mencatat dan menghargai tugas _Sekjen PBB dan wakilnya_ dalam pelaksanaan misinya; 

*(d)* Resolusi memuat penghargaan terhadap pemberian bantuan Internasional kepada pemerintah _Indonesia_ untuk pembangunan di _Irian Barat;_ 

*(e)* Resolusi tidak ditanda tangani oleh delegasi negara-negara anggota _PBB;_

*(f)* Oleh _PBB_ tidak disahkan resolusi itu dan hanya dicatat dalam _buku agenda dengan nomor 2504 (XXIV) itu._

*Tuan Presiden Jokowi*, dalam resolusi ini tidak ada satu kata pun yang mengatakan bahwa _Papua Barat_ secara resmi dialihkan menjadi bagian integral dari _Negara Kesatuan Republik Indonesia._ *Resolusi manakah yang menjadi dasar pemerintah dan negara anda untuk menduduki dan mengklaim bahwa _Papua Barat_ adalah bagian integral Indonesia?* 

Saya membaca di media masa dua minggu ini, di mana anda dan para pejabat dari kabinet anda menyatakan bahwa _Papua_ bagian integral dari _negara Indonesia._  Tetapi, klaim _Indonesia_ atas _Papua Barat_ sebagai wilayah yang sah itu tidak tertulis dalam resolusi ini. 

*Sebaliknya, resolusi ini menunjukkan dasar _Indonesia_ menduduki dan mengklaim _Papua Barat_ adalah tidak kuat dan dasar hukum sangat lemah. Maka, pendudukan negara anda di _Papua_ adalah ilegal dalam hukum internasional.* Karena itu saya yakin dan sampai pada kesimpulan akhir bahwa dari proses sejarah itulah dapat bangsa Papua mendirikan rumah mereka sendiri.

*Tuan Presiden*, bila saya keliru dalam pembuktian fakta sejarah ini, maka saya meminta kepada anda beserta _kabinet_ dan _para Profesor sejarah dan Ahli Hukum Internasional dari Universitas Indonesia_ tersebut di atas, menuliskan sebuah surat balasan terbuka kepada kami _bangsa Papua._ Dalam surat balasan itu harus dibuktikan dasar hukum pemerintah dan negara anda menduduki tanah leluhur kami di _West Papua._

Bila _Indonesia_ tidak memiliki kekuatan hukum yang melegitimasi itu, maka saya sarankan biarkan _Burung Cenderawasih_ itu terbang bebas di belantara negerinya sendiri. Semoga anda sehat dan walafiat dalam memimpin bangsa dan negara ini.

Salam untukmu *Tuan Presiden Jokowi* di _Istana Negara._

*Germany, 17 Desember 2018*

Perihal

"Bermimpi boleh saja. Tapi, jangan lupa untuk bangun dan kejar mimpi itu"

Tagged with: , , , ,
Ditulis dalam Informasi

Dilarang keras Komentar yang berbau SARA, Pornografi, Pelecehan dan Kekerasan. Orang Pintar Pasti Komentar Yang Berkualitas.

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogger menyukai ini: