Labelisasi Teroris bagi Gerakan Papua Merdeka


Oleh: Paskalis Kossay

MAJALAHWEKO, JAKARTA – Dipicuh oleh peristiwa pembantaian 19 buruh pekerja Jalan trans papua ruas wamena – Yuguru ( 2/12 ) di Distrik Yigi dan Mbua Kabupaten Nduga Papua , DPR RI meminta Pemerintah Indonesia agar mendesak PBB untuk ditetapkan gerakan papua merdeka yang dimotori oleh organisasi papua merdeka ( OPM ) itu sebagai organisasi teroris.

Permintaan tersebut disampaikan oleh Ketua DPR RI Bambang Soesatyo dalam rapat paripurna penutupan masa sidang 2017/2018 di Gedung DPR / MPR Jakarta ( 13/12/2018).

DPR menilai , peristiwa pembantaian 19 warga sipil di Nduga sebagai tindakan kebiadaban yang membuat teror rasa ketakutan dan ketidak nyamanan warga yang semakin meluas. Oleh karena itu DPR RI meminta , pemerintah agar segera diambil tindakan tegas untuk menghancurkan kekuatan sipil bersenjata yang beroperasi di papua pada umumnya dengan operasi militer . Dengan tujuan operasi militer tersebut, maka DPR meminta Pemerintah untuk desak PBB supaya keberadaan OPM ditetapkan sebagai organisasi teroris dengan demikian Indonesia bebas menumpas pergerakan OPM tanpa tuduhan pelanggaran HAM.

Ini tujuan utama DPR meminta Pemerintah untuk desak PBB . Namun DPR tidak sadar konsekwensi logis dari sebuah desakan kepada PBB tersebut. Dalam saat bersamaan, Indonesia justru mengakui eksistensi OPM sebagai organisasi politik yang memperjuangkan hak politik kemerdekaan rakyat papua sebagai sebuah negara merdeka. Padahal selama ini Indonesia menutup mati – matian tidak rela mengakui keberadaan OPM sebagai organisasi perjuangan papua merdeka. Karena itu setiap gerakan OPM dimana menimbulkan konflik bersenjata antara TPN OPM dan TNI / POLRI selalu dilabeli dengan macam – macam label. Sebut saja GERAKAN pengacau luar ( GPL OPM ), gerakan kriminal bersenjata ( KKB ), kelompok sipil bersenjata ( KSB ) dan lain – lain.

Berbagai macam liberalisasi ini sebagai upaya pengalihan dengan sadar dilakukan oleh pemerintah untuk tidak mau mengakui OPM dengan gerakannya itu sebagai bentuk perlawanan politik .

Sekarang DPR meminta Pemerintah agar desak PBB untuk ditetapkan status OPM sebagai organisasi teroris. Pertanyaannya, pemerintah sendiri mau kah atau tidak, untuk merespon permintaan DPR itu ?’ Kembali kepada pemerintah dan DPR, tentu dengan berbagai pertimbangan konsekwensi logis dampak dari sebuah pilihan.

Dari pertimbangan konsekwensi logis tadi, saya pikir pemerintah tidak akan sebodoh menanggapi permintaan DPR. Pemerintah pasti mempunyai rood map tersendiri dalam menghadapi gerakan papua merdeka itu. Karena itu tidak akan terpengaruh oleh permintaan DPR.

Pemerintah tetap jalani dengan protapnya sendiri dalam menghadapi pergerakan isu papua merdeka.

Protap pemerintah dimaksud, seperti pengakuan gerakan TPN OPM sebagai gerakan kriminal sipil bersenjata ( KKSB ), gerakan pengacau keamanan ( GPL OPM ) dan lain – lain . Walaupun demikian pola perlawanan terhadap kelompk OPM ini justru dengan pendekatan militer . Hanya dirubah namanya saja sebagai kelompok sipil bersenjata, tetapi berhadapan dengan kelompok ini , pemerintah mengedepankan pola pendekatan represif militeristik. Hal ini selalu menimbulkan pengorbanan jiwa dan harta warga masyarakat sipil berlebihan.
DPR menghendaki dengan ditetapkan OPM sebagai organisasi teroris maka keberadaan OPM akan menjadi musuh bersama masyarakat dunia. Tetapi harus diingat bahwa pergerakan OPM bukan baru muncul kemarin. Kiprah OPM muncul sejak 1961 sampai dengan hari ini . Sudah 55 tahun OPM bergerak memperjuangkan hak politik kemerdekaan papua barat.

Maka oleh karena itu desak PBB sama dengan Indonesia minta buka pintu kembali sejarah perjalanan politik papua di PBB . Dan justru momentum seperti ini yang ditunggu oleh para pejuang kemerdekaan papua . Apakah DPR bersedia, PBB buka kembali lembaran sejarah politik papua masa lalu?
Biarpun didesak PBB untuk ditetapkan OPM sebagai organisasi teroris, saya yakin tidak akan direspon oleh PBB. Sebab OPM tidak identik dengan organisasi teroris didunia sekarang. Perbedaannya, garis perjuangan OPM jelas, yaitu memperjuangkan ideologi politik papua merdeka. Sedangkan organisasi teroris adalah organisasi radikal yang berlatar sentimen SARA . Gerakannya membabi buta, membuat ketakutan masyarakat, menghancurkan sasaran obyek vital kepentingan umum. Sementara gerakan dan perlawanan OPM fokus pada garis perjuangan politik. Kasus pembantaian 19 buruh di Nduga tidak bisa dipatok sebagai tindakan teroris. Tindakan itu memang diakui sebagai tindakan biadab tidak berperikemanusiaan . Hanya dijadikan alasan sebagai tindakan teroris sama sekali tidak masuk dalam kategori tindakan teroris.

Sebaiknya Bapak terhormat Bambang Soesatyo perlu belajar sejarah politik papua bergabung dengan Indonesia. Agar tidak salah kaprah membuat gerakan diluar tatanan bernegara. Sebagai Ketua DPR mestinya undang presiden bicara di lembaga terhormat itu . Bicara dengan pemerintah bagaimana langkah pemerintah untuk mengatasi masalah Nduga. Bukan berkoar diluar seperti politisi jalanan . Setelah itu sepihak memutuskan dalam rapat terhormat membeli sesuatu tanpa berpikir konsekwensi buruk pada bangsa ini.

Ya, silahkan saja, orang papua justru semakin senang, ternyata tabir pintu perjuangan papua merdeka di PBB justru didorong oleh Indonesia sendiri . Mudah – mudahan saja desakan itu cepat menjadi kenyataan. (paskalis kossay).

Perihal

"Bermimpi boleh saja. Tapi, jangan lupa untuk bangun dan kejar mimpi itu"

Tagged with: , , ,
Ditulis dalam Artikel dan Opini, Peristiwa

Dilarang keras Komentar yang berbau SARA, Pornografi, Pelecehan dan Kekerasan. Orang Pintar Pasti Komentar Yang Berkualitas.

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogger menyukai ini: