Kekuasaan Indonesia di Papua Barat adalah Ilegal, Tidak ada Dasar Hukum yang Sah


MAJALAHWEKO, – Tidak ada resolusi politik yang diadopsi oleh UN sebagai keputusan yang mengikat bahwa wilayah tritori Papua sorong sampai merauke adalah bagian dari Indonesia. Tidak resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) yang mengikat tetang status politik Papua Barat dalam Indonesia.

Klaim Indonesia, jika Resolusi PBB No. 2504 berisi tentang mengesahkan Wilayah West New Guinea kedalam Bingkai nkri adalah HOAX tidak benar. Karena resolusi 2504 itu hanya catatan notbook mengigatkan agenda UN bahwah hasil pepera 1969 tidak demokratis dan menjadi perdebatan sehingga PBB menawarkan solusi tegah bahwa, Indonesia dan Belada sama-sama membagun papua selama 25 tahun. 

Membagun pendidikan, kesehatan, dan ekonomi dengan catatan setelah 25 Indonesia dan belanda kembalikan West Papua ke UN agar lakukan referendum berdasarkan usulan Negara Caribian dan Afrika yyang menolak hasil pepera 1969 di Sidang PBB.

Selamah 25 tahun indonesia tidak patuhi pada keputusan PBB kesepakatan di PBB indonesia dan belanda membagun Papua namun Indonesia memutuskan semua hubugan orang Papua dengan Belanda mengambil ali dan mengkelaim West Papua sebagai wilayah koloninya.

Namun pada tahun 1988 genap 25 tahun Indonesia tidak kembalikan west papua ke PBB  sehingga Dr. Thomas Wanggai mendeklarasikan Negara Melanesia Barat di Mandala 14 desember 1988. UN mengucakan terima kasih kepada UNTEA yang melaksanakan misinya di Papua. UN mengucapkan terima kasih kepada bank pembangunan asia yang membantu pembangunan di Indonesia dan juga Papua.

Tidak ada satu kata pun mengatakan atau mengakui Papua bagian dari indonesia. Resolusi ini juga tidak disahkan oleh UN dan hanya dicatat dalam buku agenda saja dengan No. 2504 itu. Kenapa tidak disahkan oleh UN? Karena Negara-Negara Afrika dan Caribia mengajukan Referendum ulang tahun 1975 dan Referendum tahun 1975 itu tidak dilaksanakan sampai hari ini.

Dengan demikian kekuasaan Indonesia wilayah Papua Barat adalah tidak ada dasar hukum yang mengikat.

Penulis adalah Ones suhuniap, Jubir Nasional KNPB

Perihal

"Bermimpi boleh saja. Tapi, jangan lupa untuk bangun dan kejar mimpi itu"

Tagged with: , , ,
Ditulis dalam Artikel dan Opini, Sejarah Papua, West Papua

Dilarang keras Komentar yang berbau SARA, Pornografi, Pelecehan dan Kekerasan. Orang Pintar Pasti Komentar Yang Berkualitas.

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogger menyukai ini: