Kunjungan Presiden RI ke Papua Bukan Solusi  dan Mengakhiri Kekerasan di Papua


Oleh: Theo Hesegem (Pembela Ham Internasional)

MAJALAHWEKO, WAMENA – Sudah berkali-kali Presiden melakukan kunjungan  perjalanan ke Pupua, menurut saya sebagai seorang pembela ham di Papua, berpendapat  bahwa kunjungan itu bukan solusi penyeleaaian masalah di Papua atau mengakhiri dari seluruh kekerasan di Papua

Pendekatan yang dilakukan bpk Presiden RI melalui infrastruktur adalah kewajiban negara bukan solusi penyelesaian. Kunjungan ini hanya merupakan, kunjungan serimonial saja  biar bapak datang dan anak senang.

Pak Presiden, Orang Asli Papua tidak minta infrastruktur, infrastruktur adalah kewajiban pemerintah yang harus dikerjakan. Orang asli Papua menuntup kepada Bapak Presiden adalah menyelesaikan kasus dugaan pelanggaran Ham di Papua, yang selama ini tidak dapat ditangani dengan baik. Dan bisa duduk bersama dan menyelesaikan secara  bermartabat.

Pembagunan Infrastruktur jalan  sebenarnya memakan korban jiwa, pada tahun ini terjadi penembakan  terhadap petugas militer yang sedang membangun jalan trans Wamena- Nduga, Pada  2 November 2018 penembakan terhadap tukung oyek di Kabupaten Lani Jaya, oleh OPM Organisasi Papua Merdeka, mungkin ada juga di tempat yang lain.

Menurut saya penyelesaian kasus dugaan pelanggaran Ham di Papua Barat, sebenarnya menjadi tolak ukur bagi negara indonesia di lebel internasional.

Saya tau benar ketika saya terlibat tim penyelesaian kasus dugaan pelanggaran ham di papua, waktu itu tim yang ditangani oleh bpk Luhut Panjaitan. Saat itu saya terlibat untuk  fasilitasi  kasus Wanena 2003 dan kasus Opinus Tabuni tahun 2009.
Sebenarnya ada 13 kasus dugaan pelanggaran ham di papua yang di petakan polda Papua  dan kita pada saat itu.

Namun dari 13 kasus yang dimaksud hanya 3 kasus yang di angkat menjadi kasus pelanggaran ham berat diantaranya  kasus Wamena 2013, kasus Wasior dan kasus paniai. Sedangkan kasus yang lainya di limpahkan ke polda Papua, dengan status kasus kriminal.

Kini sampai hari ini, proses penyelesaian kasus dugaan pelanggaran ham dan kadus yang dianggap kasus kriminal belum  jelas untuk membrikan rasa keadilan bagi keluarga dan orang asli papua.

Menguragi rasa hormat saya sebagai seorang pembela ham di Papua.  Bapak Presiden dapat menjelaskan status kasus-kasus yang saya bermaksud. Karena keluarga korban juga perlu mendapat penjelasan  dan  mendapat rasa keadilan di didepan hukum sebagai Warga Negara.

Persoalan yang lain, orang asli Papua tidak percaya terhadap negara ini, karena pelaku pelangaran ham selalu naik pangkat seperti pembunuhan Theys Hiyo Eluay, pelaku penembakan yang tidak pernah terungkap misalnya kasus Opinus Tabuni tahun 2009, dan kasus Penembakan terhadap anak-anak di Paniai. Belum terungkapnya kasus penculikan Sopirnya Theys H Eluay yang belum terungkap sampai sekarang hingga sampai memakan bertahun-tahun.

Kasus yang saya dapat jelaskan di atas, menteri Luar Negeri Indonesia, ibu Retno juga melakukan pembohongan di tingkat PBB bahwa kasus pelanggaran ham di Papua sedang di tagani oleh pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan Sedangkan kita ketahui bahwa pemerintah indoneaia tidak serius menyelesaikan kasus dugaan pelanggaran ham yang saya jelaskan di atas.

Saya juga merasa lucu dengan kasus penyiksaan terhadap saudara Yawan Wayeni di Serui dan kasus yang  dimaksud, sebenarnya menjadi isu internaaional, namun sampai  hari ini pelaku penyiksaan dan penembakan terhada saudara korban tidak diberikan hukuman, justru pelakunya di lindungi hingga sampai hari ini dan belum ada kepastian hukum bagi keluarga korban. Menurut saya keadilan dan penegakan hukum harus di tegahkan di Negara Rebuplik  Indonesia

Pada tahun 2018 dalam sidang umum PBB Wakil Presiden RI kembali melakukan pembohongan lagi di PBB bahwa Provinsi Papua tidak ada kasus dugaan  pelanggaran Ham, pembohongan-pembohongan seperti ini bagimana negara-negara sedunia mau percaya bangsa ini. Justru begini ini yang  orang asli papua juga  tidak mau  percaya pemerintah indonesia. Akhirnya krisis  kepercayaan orang asli papua terhadap pememerinrah indonesia semakin menurun dan tidak bisa peraya lagi  terhadap Bangsa Indonesia.

Penyelesaian pelanggaran ham dengan mekanisme budaya bakar batu, bukan masalah perang suku antara warga papua, sehingga menyelesaikan dengan bakar batu. Pelangaran ham adalah kekerasan yang dilakukan oleh Negara untuk itu penyelesaian pelanggaran ham melalui mekasisme ham internasional.

Menurut saya orang Asli papua bukan orang-orang bodoh, orang asli papua sudah pintar,  jangan masyarakat papua di bohogi lagi. Seperti pembohongan di PBB yang disampaikan oleh Wakil presiden RI bahwa Papua tidak ada kasus pelanggaran ham lalu marah-marah di pertemuan yang  sangat terhormat itu. Silakan memberikan saran dan komentar atau bisa telpon ke nomor ini 081344553374. bagi yang mau bertanya

Pembela ham internasional

Human Rights Defender

THEO HESEGEM

Perihal

"Bermimpi boleh saja. Tapi, jangan lupa untuk bangun dan kejar mimpi itu"

Tagged with: , , , ,
Ditulis dalam Artikel dan Opini, Ham, Polhukham, Tanah Papua

Dilarang keras Komentar yang berbau SARA, Pornografi, Pelecehan dan Kekerasan. Orang Pintar Pasti Komentar Yang Berkualitas.

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogger menyukai ini: