Isu West Papua terus bergulir di Pasifik, Indonesia tingkatkan dana lobi


45wp-vanuatu

Delegasi ULMWP dan delegasi Vanuatu bertemu dalam jamuan pembukaan PIF di Nauru – IST

MAJALAHWEKO.COM, JAYAPURA– Seperti diduga sebelumnya, dukungan formal dari Forum Kepulauan Pasifik (PIF) minggu ini di Nauru untuk isu West Papua masih belum beranjak dari dukungan tahun sebelumnya. Meski demikian, Vanuatu akan melanjutkan inisiatif untuk mendaftarkan West Papua kembali sebagai wilayah yang tidak berpemerintahan sendiri (non-self-governing territory) di PBB. 

Vanuatu telah meminta negara-negara anggota Forum untuk mendukung usulan resolusi ke Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 2019, untuk mengakui hak penentuan nasib sendiri West Papua dan re-list West Papua dalam Komite Khusus PBB untuk Dekolonisasi.

Negara-negara forum seperti Nauru, Kepulauan Solomon dan Tuvalu mendukung inisiatif serupa pada tahun 2013, yang membawa French Polinesia terdaftar kembali pada daftar negara yang tidak berpemerintahan sendiri. Saat itu negara-negara ini mendapatkan perlawanan sangat keras dari Perancis di Majelis Umum PBB.

Menteri Luar Negeri Vanuatu Ralph Regenvanu mengatakan mereka tidak datang ke forum dengan maksud mendapatkan resolusi tentang West Papua, karena mereka tahu mereka tidak akan mendapatkannya. Yang mereka lakukan adalah membawa isu West Papua ke hadapan para anggota dan meminta dukungan mereka.

“Sejauh ini ada indikasi bahwa kami akan mendapat dukungan dari mayoritas anggota Forum,” ungkap Regenvanu.

Dari Melanesia, Pasifik, Afrika dan Eropa

Dalam beberapa tahun terakhir, kelompok payung United Liberation Movement of West Papua (ULMWP) berjuang mendapatkan keanggotaan dan dukungan dari badan-badan regional dan internasional. Lora Lini, putri Perdana Menteri pertama Vanuatu, almarhum Pastor Walter Lini, telah ditunjuk sebagai Utusan Khusus untuk Dekolonisasi Papua Barat di negara-negara Kepulauan Pasifik.

Juru bicara ULMWP, Jacob Rumbiak, yang menghadiri Forum Nauru bersama Ketua ULMWP, Benny Wenda, mengatakan lobi yang dilakukan oleh Vanuatu dan ULMWP memungkinkan para pemimpin Pasifik untuk mengakui bahwa konflik antara Jakarta dan West Papua adalah masalah politik internasional – bukan masalah domestik internal – yang hanya bisa diselesaikan dengan negosiasi pihak ketiga (Perserikatan Bangsa-Bangsa).

Di dalam Melanesian Spearhead Group (MSG), Papua New Guinea dan Fiji telah menolak dorongan untuk menjadikan ULMWP sebagai anggota penuh, sementara Vanuatu dan FLNKS telah mendukung gagasan tersebut. Mantan Perdana Menteri Kepulauan Solomon Manasseh Sogavare adalah pendukung vokal dari penentuan nasib sendiri Papua Barat, tetapi di bawah pemerintahan baru Perdana Menteri Rick Houenipwela, Kepulauan Solomon telah mengambil sikap diplomatik yang lebih terukur sejak tahun lalu.

Regenvanu mengatakan bahwa masalah ini masih terus didialogkan dalam MSG.

“Kami terus berbicara dengan mereka sepanjang waktu. Kami menghormati posisi mereka. Kami hanya meminta negara-negara Pasifik lainnya untuk mendukung resolusi itu di UN General Assembly (UNGA) tahun depan. Kami sedang bekerja untuk menyusun resolusi untuk UNGA pada 2019 dan mendapatkan dukungan mayoritas suara,” ungkapnya.

Mengingat sikap dari Australia, Papua Nugini dan Fiji, pemerintah Vanuatu mencari dukungan di luar wilayah kepulauan Pasifik. Regenvanu mencatat bahwa dukungan akan datang dari Eropa, Gerakan Non-Blok dan kelompok internasional lainnya.

“Pasifik akan mewakili beberapa suara, tetapi sebagian besar suara akan datang dari luar Pasifik, jadi kami bekerja di semua front untuk mencoba dan mendapatkan suara mereka,” katanya.

“Ada tanda-tanda dukungan dari kelompok Afrika, Karibia, dan Pasifik (ACP). Kami memiliki serangkaian pertemuan bilateral awal tahun ini. Ini sekarang dalam agenda sub-komite politik ACP untuk didiskusikan dan semoga muncul dengan resolusi ACP pada bulan Desember tahun ini – pada pertemuan Dewan Menteri,” lanjutnya.

Regenvanu mencatat negaranya juga membawa isu West Papua dalam agenda pertemuan Menteri Luar Negeri Caricom dan KTT Uni Afrika. Saat ini mereka sedang mendekati Amerika Latin dan Uni Eropa.

Komunike terakhir dan peningkatan lobi Indonesia

Dalam komunike terakhir dari Nauru, para pemimpin Forum mengulangi kembali pengakuan lama mereka terhadap kedaulatan Indonesia atas Papua Barat, dan menghindari referensi apa pun terhadap hak untuk menentukan nasib sendiri.

“Para pemimpin mengakui keterlibatan konstruktif oleh negara-negara forum dengan Indonesia dengan menghormati pemilihan dan hak asasi manusia di Papua Barat (Papua) dan untuk melanjutkan dialog secara terbuka dan konstruktif. ”

Demikian tertulis dalam komunike forum.

Indonesia dalam pekan ini memutuskan untuk meningkatkan lobi di Pasifik. Menteri Kordinator Politik Hukum dan Keamanan (Polhukam), Wiranto telah mengajukan tambahan dana hingga 60 miliar.

“Ternyata di Pasifik Selatan ada 13 negara dan masing-masing punya (pengaruh) di PBB. Tujuh negara dukung kemerdekaan Papua,” ujar Wiranto.

Penambahan dana tersebut menurutnya untuk meningkatkan soft diplomasi tentang Papua di Pasifik.

Anggaran sebesar Rp 60 miliar yang diajukan Wiranto itu terbagi dalam lima pos kegiatan koordinasi. Pertama adalah peningkatan citra Papua dengan anggaran Rp 20 miliar Kedua, peningkatan kerja sama Indonesia dengan Pasifik Selatan senilai Rp 15 miliar. Ketiga, peningkatan kerja sama organisasi internasional Pasifik Selatan sejumlah Rp 15 miliar. Keempat adalah pengelolaan Keamanan Wilayah Perbatasan Australia dan Pasifik Selatan sebesar Rp 5 miliar. Dan kelima adalah peningkatan kerja sama intelijen keamanan wilayah perbatasan Australia dan Pasifik Selatan sebesar Rp 5 miliar.

“Kita secara intens melakukan soft diplomasi. Kita jelaskan. Ternyata karena kita kurang sentuh mereka, informasi tentang Papua mereka dapat justru dari Eropa. Para aktivis dapat informasi yang salah,” kata dia.

Penentuan nasib sendiri di wilayah Pasifik

Namun masalah penentuan nasib sendiri akan berlanjut pada agenda regional. Pada akhir transisi 20 tahun di bawah Kesepakatan Noumea, Kaledonia Baru akan mengadakan referendum penentuan nasib sendiri pada 4 November tahun ini.

Seperti yang dilaporkan Islands Bussines, sekalipun hasil pemungutan suara adalah ‘Tidak’ itu hanyalah langkah dalam proses berkelanjutan di bawah Perjanjian Noumea. Daniel Goa, juru bicara resmi untuk Front de Liberation Nationale Kanak et Socialiste (FLNKS) mengatakan jika orang Kanaki (penduduk asli Kaledonia Baru) mengatakan Ya, akan ada deklarasi Kemerdekaan, tetapi antara empat atau lima tahun akan ada transisi.

“Jika orang memilih “Tidak”, maka kami akan melanjutkan perjuangan kami yang telah berlanjut selama lebih dari 164 tahun. Anda harus memahami bahwa Kesepakatan Noumea membuat ketentuan untuk tiga referendum, bukan satu. Jika orang memilih “Tidak” pada bulan November, kita masih dapat melakukan referendum kedua pada tahun 2020. Jika orang-orang masih memilih “Tidak” lagi pada 2020, referendum ketiga dapat diadakan pada 2022,” ujar Goa.

Sejalan dengan ini, Bougainville juga dijadwalkan untuk mengadakan referendum mengenai status politiknya, yang diusulkan pada tahun 2019, meskipun kurangnya dukungan untuk kemerdekaan Bougbainville di Parlemen PNG.

PIF tahun depan akan diadakan di Tuvalu, yang telah memberikan dukungan diplomatik untuk West Papua dan French Polinesia pada tahun 2013. Forum 2020 akan diselenggarakan oleh Vanuatu, sehingga masalah penentuan nasib sendiri di Melanesia akan terus diperdebatkan. (*)

Sumber:
http://tabloidjubi.com/artikel-19259-isu-west-papua-terus-bergulir-di-pasifik-indonesia-tingkatkan-dana-lobi.html

Perihal

"Bermimpi boleh saja. Tapi, jangan lupa untuk bangun dan kejar mimpi itu"

Ditulis dalam Berita, Internasional, ULMWP
One comment on “Isu West Papua terus bergulir di Pasifik, Indonesia tingkatkan dana lobi
  1. Venny Petrusmatly berkata:

    ULMP

    Suka

Dilarang keras Komentar yang berbau SARA, Pornografi, Pelecehan dan Kekerasan. Orang Pintar Pasti Komentar Yang Berkualitas.

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogger menyukai ini: