Lukmen perlu melanjutkan pemberantasan aktivitas ilegal di Papua


35serah-terima-jabatan-soedarmo-ke-lukmen

Suasana serah terima jabatan gubernur dan wakil gubernur Papua di ruang sidang DPR Papua, Kamis (6/9/2018) – Jubi/Arjuna Pademme.

MAJALAHWEKONEWS.COM, JAYAPURA – Legislator Papua, Laurenzus Kadepa mengatakan, gubernur dan wakil gubernur Papua, Lukas Enembe-Klemen Tinal yang dilantik Presiden Jokowi, 5 September 2018 di Istana Negara Jakarta, perlu melanjutkan pemberantasan aktivitas ilegal di Papua yang dilakukan oleh Penjabat Gubernur Papua, Soerdamo. 

Aktivitas ilegal yang dimaksud anggota komisi bidang pemerintahan, politik, hukum dan HAM DPR Papua itu yakni penutupan tambang emas ilegal di Korowai dan beberapa daerah lain, ilegal loging, dan ilegal fishing.

Menurutnya, ini menjadi pelajaran untuk Lukas Enembe-Klemen Tinal dalam masa kepemimpinan mereka periode ke dua, lima tahun ke depan.

“Saya harap upaya menyelematkan manusia dan kekayaan alam tanah Papua yang dilakukan Soedarmo itu dilanjutkan Lukas Enembe-Klemen Tinal,” kata Kadepa kepada Jubi, Kamis (6/9/2018).

Ia mengatakan, ini yang tak pernah dipikirkan para gubernur Papua sebelumnya, baik itu orang asli Papua maupun non-Papua. Selain itu selama menjabat di Papua, Soedarmo melakukan beberapa terobosan. Tegas mengambil sikap, namun dialogis dalam penyelesaian masalah.

“Selain itu, beliau bersikap apa adanya. Terbuka untuk semua, tanpa membedakan status sosial. Saya sangat mengapresiasi sikap beliau,” ucapnya.

DPR Papua kata Kadepa, akan mengawal dan mengawasi program kerja LUKMEN pada periode ke dua ini, terutama dalam upaya penyelamatan manusia dan tanah Papua.

“Saya ucapkan selamat kepada Lukas Enembe-Klemen Tinal yang kembali memimpin Papua periode ke kedu, setelah memperoleh suara mayoritas rakyat Papua dalam pilgub 2018,” ujarnya. 

Dari sisi HAM, Komnas HAM perwakilan Papua berharap, komitmen LUKMEN selama lima tahun memberikan 80 persen dana Otsus ke kabupaten (kota) perlu ditindaklanjuti dengan evaluasi. 

“Bagaimana dana Otsus 80 persen ke kabupaten (kota) itu dievaluasi secara baik dengan melibatkan pihak terkait,” kata Kepala Kantor Komnas HAM perwakilan Papua, Frits Ramadey.

Selain itu menurutnya, bagaimana keberpihakan gubernur memberikan afirmasi kepada orang asli Papua menduduki jabatan. Tidak hanya di daerah, tapi dalam rekrutmen. 

“Ini komitmen yang perlu dalam rangka memenuhi hak sipil politik dan hak ekonomi budaya,” ucapnya. (*)

Sumber:

http://tabloidjubi.com/artikel-19251-lukmen-perlu-melanjutkan-pemberantasan-aktivitas-ilegal-di-papua.html

Perihal

"Bermimpi boleh saja. Tapi, jangan lupa untuk bangun dan kejar mimpi itu"

Ditulis dalam Berita

Dilarang keras Komentar yang berbau SARA, Pornografi, Pelecehan dan Kekerasan. Orang Pintar Pasti Komentar Yang Berkualitas.

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogger menyukai ini: