Sudah Waktunya RI-ULMWP Berunding Secara Damai Dan Bermartabat


cjejwiwe

Foto: Dr.Yoman

Oleh Dr. Socratez S.Yoman

  1. Pendahuluan

Kita harus akui jujur dan juga bangga dengan fakta sejarah yang diukir sebagai prestasi gemilang dari dua bangsa yang bertikai selama ini, yaitu bangsa Indonesia dengan bangsa West Papua. Apa itu prestasi gemilang sebagai fakta sejarah? Yang dimaksud penulis yang merupakan kebanggaan dua bangsa, yakni RI dan bangsa West Papua, sudah berada dalam satu rumah atau satu meja dalam Melanesian Spear Group (MSG). 

Walaupun kita sama-sama mengetahui Indonesia berjuang masuk sebagai Associate member MSG dengan tujuan utama untuk menghalangi, memisahkan dan keluarkan bangsa West Papua dari Keluarga Besar Melanesia dalam rumah MSG.

  1. RI-West Papua dalam satu rumah

Dua bangsa yang selama ini bertikai sudah berada dalam satu rumah MSG. Bukan satu rumah, sudah berada dalam satu meja saling bertatap muka dan setara sebagai dua bangsa yang bermartabat dan terhormat.

Dalam meja di rumah MSG bangsa Indonesia dan ULMWP yang mewakili dan yang merepresentasikan bangsa West Papua sudah dan sedang berdialog dan berunding.

Secara tidak langsung sesungguhnya Pemerintah Indonesia sudah mengakui eksistensi/keberadaan ULMWP merupakan payung politik yang mewakili bangsa West Papua di forum melalui MSG dan juga di Negara-negara anggota Forum Kepulauan Pasifik (PIF).

  1. Pijakan RI-ULMWP

RI selalu berargumen di forum-forum regional dan Internasional ialah NKRI harta mati termasuk di dalamnya West Papua. Negara-negara Pasifik jangan mengganggu kedaulatan (sovereignty) Negara kami. Pepera 1969 sudah final, maka West Papua bagian sah wilayah Indonesia.

Kleim Indonesia tentang status West Papua dalam NKRI sudah tidak relevan lagi. Argumentasi selama ini diragukan keabsahannya. Pelaksanaan pepera 1969 tidak demokratis. Kekerasan Negara yang menyebabkan kejahatan pelanggaran berat HAM menjadi luka membusuk dalam tubuh bangsa Indonesia yang perlu disembuhkan.

Sementara rakyat dan bangsa West Papua ada persoalan sebagai pijakan dan pegangan mereka sebagai berikut.

3.1. Pepera 1969 tidak demokratis dan dimenangkan oleh ABRI (sekarang: TNI).

3.2. Pelanggaran berat HAM merupakan kejahatan Negara yang mengindikasikan dengan kuat bahwa negara melakukan pemusnahan/pembasmian penduduk Asli bangsa West Papua.

  1. 3. Perampokkan dan perampasan Tanah Penduduk Asli dan akibatnya bangsa West Papua tersingkir (termarjinalisasi) dari tanah leluhur mereka). Penduduk Asli West Papua dibuat landless dari tanahnya sendiri.

3.4. Penerimaan mahasiswa baru IPDN dan anggota TNI AD tahun 2018 yang diskriminatif telah menjadi pencerminan dan wajah penjajahan, kolonialisme Indonesia terhadap rakyat dan bangsa West Papua. Kasus ini menjadi amunisi ampuh bagi ULMWP untuk meyakinkan saudara-saudaranya di MSG, PIF dan juga kepada komunitas Internasional. Indonesia benar-benar kolonial moderen yang menduduki, menjajah, menindas, merampok, dan memusnahkan rakyat dan bangsa West Papua dari Tanah leluhur.

3.5. Seluruh kasus pelanggaran berat HAM yang dilakukan negara belum diselesaikan dan termasuk janji Presiden Republik Indonesia, Ir. Joko Widodo untuk penyelesaian kasus Paniai 8 Desember 2014 belum ditepati.

  1. Solusi

4.1. RI-ULMWP duduk berunding secara damai dan bermartabat dimediasi pihak ketiga ditempat netral.

4.2. Pemerintah Republik Indonesia dengan jiwa besar mengakui bahwa rakyat dan bahwa West Papua adalah sebuah bangsa yang berhak untuk berdiri sendiri sebagai bangsa berdaulat.

Pengakuan pemerintah Republik Indonesia dijamin dan tidak menyalahi UUD/ Konstitusi RI.

“Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.” Terima kasih.

Ita Wakhu Purom, 4 September 2018; 07:39AM

Perihal

"Bermimpi boleh saja. Tapi, jangan lupa untuk bangun dan kejar mimpi itu"

Ditulis dalam Artikel, Indonesia, Opini, ULMWP
2 comments on “Sudah Waktunya RI-ULMWP Berunding Secara Damai Dan Bermartabat
  1. Nuten Wenda berkata:

    Ia wah itu bapa itu sangat benar ow bapa hormat

    Suka

  2. Venny Petrusmatly berkata:

    Pelaksanaan pepera 1969 tidak demokratis?…..Sistem Noken, pileg, pilgub etc berlaku di Papua, apakah itu juga tdk Demokratis kah?….ough…Bapa…yang pandai ttg Agama, ajarkan kebaikan bapa, jgn jerumuskan masyarakat, berbuatlah yg nyata utk kebaikan dan pembangunan Papua….

    Suka

Dilarang keras Komentar yang berbau SARA, Pornografi, Pelecehan dan Kekerasan. Orang Pintar Pasti Komentar Yang Berkualitas.

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogger menyukai ini: