Kasus Pelanggaran HAM di Papua Tidak Mendapatkan Perhatian Serius


MAJALAHWEKO – Papua adalah daerah di ujung timur Indonesia yang selama ini masih menjadi perhatian publik Nasional dan Internasional sebab keadaanya yang jauh dari kondusif dan aman. Sejak awal, saat masih berstatus koloni tak berpemerintahan sendiri maupun sesudah Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) digelar pada tahun 1969, kasus-kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Papua masih belum terselesaikan.

Tindakan pelanggaran HAM di pada awanlnya bisa dilihat saat pemerintah melaksanakan Tiga Komando Rakyat (TRIKORA) pada tahun 1961 sebagai model pendekatan keamanan (militer) dengan dalih keutuhan dan kedaulatan Negara. Sebagai tindak lanjut dari TRIKORA, Soekarno sebagai Panglima Besar Komando Tertinggi memerintahkan Mayor Jendral Soeharto untuk melakukan Operasi Militer Mandala dengan Keputusan Presiden No. 1 Tahun 1962.

Melalui Operasi ini, akhirnya dilakukan beberapa gelombang oprasi Militer di Wilayah papua Barat, yang dicurigai memakan banyak korban dari orang Papua baik dari Gerakan bersenjata yang sejak awal menolak Integrasi Papau ke Indonesia, maupun masyarakat sipil yang kritis terhadap pemerintah.

Sampai saat ini setelah 50 tahun lebih Integrasi Papua ke Indonesia, belum terlihat jelas perubahan khususnya kasus pelanggaran HAM, meskipun Otonomi Khusus (OTSUS) diberikan. 

Selama dua tahun Pemerintahan Joko widodo–Jususf Kalla berjalan, persoalan Pelanggaran dan Penyelesaian HAM di Papua tidak menjadi perhatian serius. Salah satu yang sering terjadi pada akhir-akhir ini yang disoroti media ialah tindakan represif terhadap aksi unjuk rasa yang juga bagian dari bentuk pelanggaran HAM baik yang terjadi di Papua maupun di luar Papua.

Janji menyelesaikan kasus HAM Papua

Catatan komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Papua mencapai 30 Persen dibanding kasus serupa di daerah lain. Hal ini menjadi tantangan atas komitmen pemerintah untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM.

“Demo kan banyak di sana karena di sana lebih banyak yang menderita kekerasan lingkungan, aspirasi politik, ketertinggalan pembangunan, diskriminasi perlakuan selalu tinggi di sana. Ketika mereka menyuarakan soal-soal tersebut lewat demonstrasi, eh dipukul lagi,” koordinator Kontras, saat menggelar pameran foto bertajuk “Suara dari Timur: Papuaku, Papuamu?” di Jakarta, Selasa (27/12/2016).

Janji dan komitmen pemerintah menyelesaikan kasus pelanggaran HAM bukan hanya terjadi pada masa pemerintahan Jokowi dodo saja, pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudoyono (SBY) janji serupa disampaikan pada Konfrensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN dan Asia Timur pada 9 November 2011. SBY mengatakan telah memerintahkan aparat penegak Hukum untuk menangani masalah di Papua, begitupun janji dan komitmen pemerintah Jokowi-JK untuk menyelesaikan masalah di Papua.

Namun, janji hanya sebatas janji, Tidak ada kemajuan dalam penyelesaian kasus HAM di Papua. Penyelesaian sekadar janji senada dengan penuturan Natalius Pigai komisioner komisi Nasional HAM (Komnas HAM). Jokowi Dodo, hanya memberi janji untuk menyelesaikan kasus HAM di Papua tanpa ada kelanjutanya.

Menolak campur tangan Internasional

Komitmen pemerintah ingin menyelesaikan kasus pelanggaran HAM, kerap menuding forum Internasional yang membawa isu HAM Papua ke kancah dunia sebagai pengganggu kedaulatan dan keutuhan Negara. Hal ini dimulai saat sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang ke-71. Enam negara di wilayah Pasifik mengangkat isu HAM di papua dan menyerukan PBB agar segera mengakhiri berbagai pelanggaran HAM yang di alami warga Papua 50 tahun terakhir.

Namun pemerintah Indonesia melalui perwakilanya menuding enam Negara Pasifik yang membawa isu HAM tersebut mengintervensi kedaulatan Indonesia.

”Pernyataan mereka bermotif politik dan didesain mendukung kelompok separatis, yang terus-menerus menghasut agar terjadi pembangkangan publik dan mengarah pada serangan teroris bersenjata,” ujar Nara seperti dikutip abc.net.au.   

Menjawab tudingan tersebut, Utusan khusus PBB kepulauan Solomon sebagai salah satu dari enam Negara Pasifik meminta PBB segera bertindak, mengingat sejumlah laporan lembaga HAM mengungkap berbagai praktek pelanggaran HAM terjadi di Papua.

“Bagaimana mungkin anggota-anggota PBB sebagai pembela HAM membiarkan kekerasan terjadi terhadap lebih dari 500 ribu warga Papua Barat selama 50 tahun terakhir?” ujar Horoi. ”PBB bertanggung jawab melindungi seluruh manusia dari pelanggaran HAM dan menuntut tanggung jawab dari negara anggotanya.” (AHMAD ARAS)

Perihal

"Bermimpi boleh saja. Tapi, jangan lupa untuk bangun dan kejar mimpi itu"

Ditulis dalam Berita, Berita Papua, Ham, Hukum, Internasional, Kekerasan, Nasional, Papua Kedepan, Polhukham
One comment on “Kasus Pelanggaran HAM di Papua Tidak Mendapatkan Perhatian Serius
  1. […] Kasus Pelanggaran HAM di Papua Tidak Mendapatkan Perhatian Serius […]

    Suka

Dilarang keras Komentar yang berbau SARA, Pornografi, Pelecehan dan Kekerasan. Orang Pintar Pasti Komentar Yang Berkualitas.

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogger menyukai ini: